Tanggung jawab utama ASIO adalah mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan intelijen tentang ancaman terhadap keamanan. Keamanan Australia Organisasi Intelijen Act 1979 mendefinisikan keamanan sebagai perlindungan integritas teritorial dan perbatasan Australia dari ancaman yang serius, dan perlindungan Australia dan rakyatnya dari spionase, sabotase, kekerasan bermotif politik, promosi kekerasan komunal, serangan terhadap sistem pertahanan Australia, dan tindakan campur tangan asing baik diarahkan dari,
atau dilakukan dalam, Australia atau tidak.
ASIO tidak menyelidiki aktivitas protes hukum atau tindak kriminal murni. ASIO bukan badan penegak hukum dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, tapi kami bekerja sama erat dengan badan-badan penegak hukum ketika ada link kriminal. Penyelidikan kami umumnya berfokus pada mendeteksi niat dan kegiatan teroris, orang-orang yang berusaha untuk melakukan kekerasan karena alasan politik dan orang orang yang berusaha untuk memperoleh informasi secara sembunyi-sembunyi Australia sensitif. Sebagian besar sumber daya kami bertujuan untuk mencegah serangan teroris di Australia, melawan aktivitas terorisme, memperingatkan ancaman keamanan dan melawan spionase dan campur tangan asing melawan Australia.
ASIO juga memberikan penilaian keamanan dan saran keamanan protektif. Misalnya ketika melakukan penilaian keamanan pada orang-orang memegang atau mencari izin keamanan nasional, pada beberapa orang yang ingin masuk atau tinggal di Australia, dan pada orang orang yang ingin akses ke daerah sensitif atau barang, seperti udara dan pelabuhan zona maritim terbatas. Saran perlindungan keamanan disediakan untuk instansi pemerintah. ASIO juga memberikan saran kepada sektor swasta. ASIO juga bertanggung jawab untuk pengumpulan intelijen asing di Australia, atas permintaan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.
Itulah sekilas tugas badan intelegen Australia yang berada dibalik penyadapan telepon SBY atau pejabat pemerintah Republik Indonesia dan orang orang penting lainnya yang jadi target mata mata Australia. ASIO tidak bekerja sendiri, dipastikan mendapat dukungan NSA ( National Security Agency ) Amerika. Dengan kata lain ASIO kaki tangan NSA.
Yang jadi persoalan Australia tidak mau meminta maaf, telah memata matai Indonesia yang selama ini menjadi tetangga terdekat dikawasan Asia. Ibarat ditelanjangi SBY ( pemerintah Indonesia ) oleh warga dan negara asing. Itu sama artinya Indonesia dianggap ancaman bagi Australia. Jika demikian harusnya Indonesia tegas dan tidak setengah hati. Bila perlu "gantung dan telanjangi" duta besar Australia di Monas.
Indonesia bukan benci warga Australia tapi benci pada kelompok dan para pemain politik di pemerintahan Australia. Harusnya juga dephankam dan menkominfo dipersalahkan. Departemen pertahanan harusnya juga sudah punya protek tersendiri atas protokol keamanan kepala negara. Jalur Komunikasi kepala negara harusnya steril, mulai dari alat komunikasi yang digunakan seperti handphone, ruang steril dan lingkungan anti sadap. Bila perlu Pasukan Cyber Atau tentara Cyber Indonesia memiliki basis data dan server sendiri. di negeri sendiri. Semua alat yang digunakanpun harus steril dari campur tangan negara tukang intip dan sadap dunia.
Pihak provider telekomunikasi harunsya paling bertanggung jawab jika kepala negara ini disadap negara lain. Karena tower dari tower komunikasi itulah posisi sebuah signal hp dan letak lokasi seorang pengguna hp bisa diketahui dan dikuping ( disadap ), atau alat alat provider telekomunikasi sudah tidak steril lagi karena sudah disusupi chip mata mata tanpa terdeteksi. Tower telekomunikasi buat kepala negara juga harusnya sudah ada pengacak
signal.
Cara menyadap pembicaraan mungkin terbilang mudah, dengan alat tertentu dengan jangkauan tertentu bisa memonitor seseorang yang sedang bercakap cakap. Atau bisa memanfaatkan frekwensi HT ( handy talky ) bisa saja menguping pembicaraan seseorang yang sedang berbicara di Hp. tapi itu juga sebatas audio.
Untuk mengetahui dari hp siapa bicara dengan hp siapa? atau dari no hp berapa ke nomer hp berapa? perlu software dan alat canggih seperti mobispy, gps-tracker,
Jadi yang salah siapa klo Indonesia mudah disadap? gak cukup cuma marah marah tapi harus punya tindakan nyata untuk mencegahnya. Audit jalur digital yang ada, frekwensi khusus harus di terapkan di areal RI-1 dan area sensitif, banyak kok orang LIPI, Orari atau Rapi yang jago dengan frekwensi, jangan cuma jago nyekrut anak negeri sendiri mati matian, mempersulit anak bangsa senduru yang ingin mendapatkan surat izin menggunakan frekwensi. Swepping tuh frekwensi asing dari negara lain.
Sedap dan sedep menyadat negeri ini jika orang pinter cuma dipakek sendiri, yang tua terlalu kaku dengan peraturan dan terlalu ribet dengan diplomasi. Banyak generasi muda yang harus diwadahi, banyak hacker negeri ini yang bisa dikumpulkan, banyak generasi muda jenius yang lupa diperhatikan, jangan dipersulit
oleh secarik kertas sertifikat dan aturan kuno berupa umur dan asal universitas. Kumpulkan mereka mereka yang jago didunia maya untuk disatukan dalam wadah tentara Cyber Indonesia, lupakan pangkat dan kelulusan tapi kumpulkan bakat dan kemampuan.
Kalau hari ini kita di taping dan disadap negara lain, besok kita taping, sadap dan serang negara lain yang mencoba menyusup kenegeri ini. Indonesia harus siap dalam perang hybrid, perang cyber. Harga diri bangsa tidak murah, disadap gak beda dengan ditelanjangi, dibodohi dan dihina. Pesen kepada pemerintah republik Indonesia "jangan kaku dengan aturan, didunia maya tidak memiliki aturan baku, tidak mementingkan identitas apalagi seragam", terima kasih kepada google yang membuka dan memberi kebebasan banyak anak negeri ini bisa belajar, mencari dan menciptakan sesuatu secara otodidak. Google pun pernah marah karena dibajak pihak intelegen NSA Amerika. Admin Cybermales menulis postingan ini berdasarkan pendapat pribadi. Bravo Indonesia, Bravo aktivis Cyber Indonesia, Bravo hacker Indonesia.
0 comments:
Posting Komentar